Belum selesai kontropersi kehebohan dana aspirasi, mak bedunduk keluar lagi usulan dewan untuk pembuatan rumah aspirasi untuk para anggota dewan dengan biaya sebesar 200 juta (rupiah sing jelas kie). Usulan yang mak bedunduk keluar itu justru ketika DPR tengah dipergunjingkan di seantero tanah air tentang anggota-anggotanya yang sering mbolos Rapat Paripurna. Gak habis pikir bagaimana mereka yang mengaku para wakil rakyat ini berani untuk mengusulkan pembangunan rumah aspirasi yang jelas-jelas ngunthal duit negara. Uthek’e kie dho nang ngendi?
Rakyat sudah dikagetkan dengan kasus Markus Pajak serta dana aspirasi yang dicocotkan oleh salah satu partai. Ketidakpercayaan rakyat dengan alokasi pajak semakin ra karuan. Belum selesai rasa kaget itu, sekarang ditambah dengan kemunculan usulan untuk membuat rumah aspirasi untuk masing-masing anggota dewan yang per rumah ngrogoh kocek negara sebesar 200 juta atau jika dikalikan dengan 560 anggota dewan, maka total jumlah anggaran yang harus kembali dikeluarkan oleh negara adalah sebesar 112 Miliar per tahun atau 200 juta untuk per anggotanya per tahun. Uang sebanyak itu dianggarkan untuk menyewa kantor di daerah pemilihan masing-masing anggota, menggaji staf, dan ongkos operasional selama setahun. Jika memang rumah aspirasi itu dimaksudkan untuk penyaluran aspirasi dari masyarakat langsung kepada anggota dewan yang dipilih, bukankah sudah ada kantor kesekretariatan partai masing-masing? Wah wah…membuat kantor untuk individu kok minta biaya pemerintah? Opo tumon?
Jelas ini adalah kongkalikong para anggota dewan lagi untuk berkonspirasi ngunthal duit negoro. Jika memang ini terealisasi, terlalu banyak resiko terjadinya praktik korupsi, kolusi bahkan penyalahgunaan lain-lain.
Coba sekarang diidentifikasi dulu berapa sih gaji para dewan yang ngakunya wakil dari rakyat itu:
Gaji pokok : Rp 15.510.000
Tunjangan listrik : Rp 5. 496.000
Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000
Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000
Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000
Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000
Total : Rp 46.100.000/bulan
Total Pertahun : Rp 554.000.000
Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.
Gaji ke-13 :Rp 16.400.000
Dana penyerapan ( reses) :Rp 31.500.000
Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika di total selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:
Dana intensif pembahasan rencangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan
Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU
Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir 1 milyar rupiah. Data tahun 2006 jumlah pertahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000.
Gaji pokok : Rp 15.510.000
Tunjangan listrik : Rp 5. 496.000
Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000
Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000
Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000
Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000
Total : Rp 46.100.000/bulan
Total Pertahun : Rp 554.000.000
Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.
Gaji ke-13 :Rp 16.400.000
Dana penyerapan ( reses) :Rp 31.500.000
Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika di total selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:
Dana intensif pembahasan rencangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan
Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU
Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir 1 milyar rupiah. Data tahun 2006 jumlah pertahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000.
Apa gak cukup duit segitu untuk bayaran per bulannya? Apa tidak cukup gaji segitu untuk benar-benar memikirkan hal yang terbaik untuk rakyat? Apa pantas, uang segitu untuk membiayai para anggotanya yang lebih memilih mbolos daripada ngikutin sidang paripurna atau lebih memilih datang rapat paripurna lalu mendengkur? Apa tidak lebih bijaksana jika uang gedhe kayak gitu buat hal lain yang lebih bermanfaat untuk rakyat? Hal apa? Halha mbuh sampeyan dibayar kie nggo mikirke kui, ora malah takon?
Rumah Aspirasi menjadi RUMAH untuk para ASu yang berkonsPIRASI ngunthal duit negoro!!!
Berikut kutipan kata-kata seorang Pius Lustrilanang (seorang mantan aktivis 98) yang sekarang telah duduk sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI:
Pertama, itu adalah kantor pengaduan. Sebagai rumah aspirasi, siapapun warga masyarakat bisa datang ke situ. Kita hanya perlu mengubah sedikit pasal agar rumah aspirasi diperuntukkan bagi tiap anggota DPR. Satu anggota satu rumah aspirasi seperti parlemen di Jerman dan Prancis. Wakil rakyat itu harus bisa mewakili seluruh rakyat dari segala golongan. Tidak hanya rakyat yang condong ke partai tempatnya saja. – Pius Lustrilanang –
Sumber:
Metronews
Okezone
Itempoeti
Tempointeraktif
2 komentar:
mantan aktivis penculikan 98 yang sudah dicekoki uang negara akhirnya menjadi lemes wagu dan njijiki...komentnya sama sekali bukan keberpihakan pada rakyat tapi pada individu...#$%@&!!!
Wes, angel tenan le arep mbayangke betapa "miskin" nya anggota dewan sekarang. Gek nggo gawe omah wae nganti njaluk negoro. Ra isin karo sing do ngangkut sampah saben isuk, sebelum beliau2 itu bangun dari tidurnya.Asem ik!!!
Post a Comment
Bahwa kebebasan berbicara dan berkomen adalah hak setiap warga negara (yang diharapkan kewarasannya), maka diperbolehkan untuk membebaskan segala penulisan aksara dalam wujudan kritik, saran, opini dan segala umak umik yang merupakan ekspresi fakta. Silakan umak umik bebas!